Perkembangan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang sangat signifikan.
Transformasi digital, pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, serta munculnya sektor usaha baru seperti artificial intelligence, ekonomi kreatif, dan platform digital telah mengubah cara bisnis dijalankan.
Indonesia sebagai bagian dari ekosistem ekonomi dunia turut melakukan penyesuaian melalui pembaruan sistem klasifikasi usaha, yaitu KBLI 2025.
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) bukan sekadar kode administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia.
Sejak diterapkannya sistem OSS berbasis risiko, KBLI menjadi penentu utama dalam menentukan jenis izin, tingkat risiko usaha, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
Dengan hadirnya KBLI 2025, pemerintah berupaya memastikan bahwa sistem klasifikasi usaha di Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman dan selaras dengan standar internasional.
Oleh karena itu, pemilik usaha—baik UMKM maupun perusahaan besar—wajib memahami perubahan ini agar tidak mengalami kendala dalam aspek legalitas maupun operasional bisnis.
A. KBLI
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah sistem pengelompokan kegiatan ekonomi yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan aktivitas utama yang menghasilkan barang atau jasa.
Sistem ini disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi acuan nasional dalam berbagai aspek, termasuk statistik ekonomi, kebijakan pemerintah, serta perizinan usaha.
Dalam praktiknya, KBLI digunakan dalam sistem OSS untuk menentukan jenis perizinan yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha.
Setiap kode KBLI mencerminkan bidang usaha tertentu dan akan mempengaruhi kewajiban administratif, teknis, hingga lingkungan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
B. KBLI 2025
KBLI 2025 adalah versi terbaru dari sistem klasifikasi usaha yang ditetapkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Sistem ini menggantikan KBLI 2020 dan menjadi standar baru dalam pengelompokan aktivitas ekonomi di Indonesia.
KBLI 2025 dirancang untuk:
- Menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi modern (digital, AI, kreatif, dll.)
- Menyelaraskan dengan standar internasional (ISIC)
- Mendukung sistem perizinan berbasis risiko
Berikut regulasi utama yang menjadi dasar KBLI 2025:
- Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang tata cara perizinan OSS
- Undang-Undang Cipta Kerja (sebagai payung besar reformasi perizinan)
Regulasi tersebut menegaskan bahwa KBLI merupakan bagian integral dari sistem legalitas usaha di Indonesia.
Artinya, setiap badan usaha wajib memastikan bahwa kegiatan usahanya sesuai dengan KBLI yang terdaftar agar dapat memperoleh dan mempertahankan izin usaha.
KBLI 2025 membawa berbagai pembaruan penting yang mencerminkan perubahan struktur ekonomi saat ini.
Salah satu perubahan utama adalah penambahan kategori usaha dari sebelumnya 21 kategori menjadi 22 kategori.
Hal ini menunjukkan adanya perluasan cakupan sektor ekonomi yang diakui secara resmi.
KBLI 2025 membawa sejumlah pembaruan signifikan, di antaranya:
- Jumlah kategori usaha bertambah dari 21 menjadi 22 kategori (A–V)
- Total struktur menjadi:
- 87 golongan pokok
- 257 golongan
- 519 subgolongan
- 1.560 kelompok usaha - Penambahan sektor baru seperti:
- Industri digital
- Artificial Intelligence
- Konten kreatif (termasuk podcast) - Penyesuaian dengan standar internasional untuk meningkatkan daya saing global
- Integrasi penuh dengan sistem OSS berbasis risiko
KBLI 2025 juga menekankan integrasi penuh dengan sistem OSS berbasis risiko.
Artinya, setiap kode KBLI akan secara langsung menentukan tingkat risiko usaha (rendah, menengah, tinggi), yang kemudian berdampak pada jenis perizinan dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Perubahan KBLI 2025 dibandingkan KBLI 2020 tidak hanya bersifat penambahan kode, tetapi juga penyempurnaan struktur dan pendekatan klasifikasi.
Banyak kode usaha yang sebelumnya digabung kini dipecah menjadi lebih spesifik untuk mencerminkan aktivitas ekonomi yang lebih detail, terutama pada sektor digital dan jasa modern.
Selain itu, KBLI 2025 lebih menekankan sinkronisasi dengan sistem OSS dan pendekatan berbasis risiko. Artinya, pemilihan kode KBLI kini secara langsung mempengaruhi tingkat risiko usaha dan jenis perizinan yang dibutuhkan.
Perubahan dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 membawa konsekuensi yang tidak bisa dianggap administratif semata.
Bagi badan usaha yang sudah berdiri sebelumnya, penyesuaian KBLI menjadi langkah strategis yang berdampak langsung terhadap legalitas, operasional, hingga keberlanjutan bisnis di masa depan.
Hal ini karena KBLI saat ini telah terintegrasi secara penuh dengan sistem OSS berbasis risiko, sehingga setiap perubahan kode akan mempengaruhi berbagai aspek perizinan usaha.
Secara umum, badan usaha lama tidak otomatis dianggap tidak berlaku.
Namun, apabila tidak melakukan penyesuaian, maka akan berpotensi mengalami hambatan dalam pengurusan perizinan lanjutan, pembaruan data, maupun kegiatan usaha yang membutuhkan validasi sistem OSS.
Bagi badan usaha yang sudah berdiri sebelum KBLI 2025 berlaku, terdapat beberapa implikasi penting:
- Wajib Penyesuaian : Seluruh pelaku usaha wajib menyesuaikan KBLI paling lambat 6 bulan sejak diundangkan (sekitar Juni 2026).
- Perubahan pada Sistem OSS
- KBLI menjadi dasar penentuan izin usaha
- Perubahan KBLI dapat mempengaruhi:
- Tingkat risiko usaha
- Kewajiban izin tambahan
- Persyaratan lingkungan - Potensi Kendala Administratif
- Penolakan izin jika KBLI tidak sesuai
- Perbedaan interpretasi antar instansi
- Perlu update dokumen legal - Dampak Strategis Bisnis
- Membuka peluang usaha baru
- Menyesuaikan model bisnis dengan klasifikasi terbaru
- Meningkatkan kredibilitas di mata investor
Namun di sisi lain, KBLI 2025 juga membuka peluang baru. Dengan adanya klasifikasi yang lebih detail, perusahaan dapat memperluas kegiatan usahanya secara legal dan menyesuaikan dengan tren ekonomi modern.
Hal ini dapat meningkatkan daya saing dan membuka peluang ekspansi bisnis.
A. Kesimpulan
KBLI 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyesuaikan sistem klasifikasi usaha dengan perkembangan ekonomi global dan nasional.
Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada legalitas, perizinan, dan arah pengembangan bisnis.
Dengan integrasi ke dalam sistem OSS berbasis risiko, KBLI kini menjadi elemen krusial yang menentukan keberlangsungan dan kepatuhan usaha di Indonesia.
B. Saran
Agar tetap aman dan kompetitif, pemilik usaha disarankan untuk:
- Segera melakukan review KBLI pada badan usaha
- Menyesuaikan KBLI di OSS sebelum batas waktu
- Memastikan kesesuaian antara:
- Kegiatan usaha aktual
- Kode KBLI yang digunakan - Berkonsultasi dengan konsultan legal jika terdapat perubahan signifikan
- Menggunakan momentum ini untuk:
- Rebranding usaha
- Ekspansi ke sektor baru
Selain itu, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan KBLI 2025 sebagai peluang untuk mengevaluasi dan mengembangkan bisnisnya agar lebih relevan dengan perkembangan pasar.
Penulis : Prisca Kesuma Wardhani